” Terpilihnya calon Hakim MK tanpa melalui seleksi terbuka dan melibatkan partisipasi politik yang luas, serta ketidakjelasan rekam jejak ini, dikritik publik.” Oleh Agus Riewanto 26 Agt 2025 17:00 WIB · Artikel Opini elum lama ini DPR bersepakat memilih Inocentius Samsul, mantan Kepala Badan Keahlian DPR, sebagai calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun […]
Dalam tradisi reformasi diperlukan gerakan dari luar sistem, bukan dari dalam sistem itu sendiri. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Tim Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai respons atas tekanan publik pascatindakan represif dalam penanganan unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Ironisnya, sebelum keputusan presiden menetapkan tim, Polri telah lebih dahulu membentuk Tim […]
Oleh Agus Riewanto – 26 Agt 2025 17:00 WIB · Artikel Opini Belum lama ini DPR bersepakat memilih Inocentius Samsul, mantan Kepala Keahlian DPR, sebagai calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada 3 Februari 2026. Terpilihnya calon hakim MK tanpa melalui seleksi terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang luas, serta ketidakjelasan rekam jejak […]
Catatan Prof. Agus Riwanto, Guru Besar Hukum Tata Negara UNS Surakarta Rabu, 20 Agustus 2025 Reporter & Editor : ANGGOWO ADI SEPTANINGRAT RM.id Rakyat Merdeka – Beberapa hari lalu, seorang sahabat menyinggung hal menarik, soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga penerus BP7 dan UKP-PIP ini kabarnya bakal diperkuat kewenangannya lewat RUU BPIP yang tengah digodok Baleg DPR dalam Prolegnas 2025. Menariknya, […]
Agus Riwanto (The Jakarta Post) PREMIUM Surakarta, Central Java Fri, July 25, 2025) The practice of appointing SOE commissioners from an arbitrary pool of public officials and political loyalists has become tradition, and requires urgent reform lest it undermine public trust, investor confidence as well as the very purpose of state-owned entities: to serve the […]
Perubahan Pemilu Nasional dan Lokal tahun 2029 pasca putusan MK menarik utk dikritisi krn akan mengubah landscap desain kenegaraan kita. Jawapos, Jumat, 4 Juli 2025.
Kolom Kompas, Kamis, 19 Juni 2025 mengkonfirmas fenomena “Yudisialisai Politik” pergeseran penentu penyelesain problem cacat formil dan materil UU dalam legislasi di Indonesia dari ranah DPR dan Presiden ke ranah pengadilan. Melahirkan dominasi salah satu cabang kekuasaan dan melemahkan cabang lain. Penyebab utamanya karena buruknya proses legislasi teknokratik di DPR dan Presiden.
Belum lama ini Bupati Karanganyar Juliatmono mengemukakan wacana pembentukan Provinsi Surakarta atau Provinsi Soloraya yang merupakan gabungan tujuh kabupaten/kota eks Karisedanan Surakarta.(Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogori, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali) ditambah lagi tiga kabupaten di Propinsi Jawa Timur (Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi).
TRIBUN-VIDEO.COM – Mural Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan 404:Not Found di Tangerang tengah menjadi sorotan. Pembuat mural tersebut kini bahkan diburu oleh pihak kepolisian. Terkait hal ini, ahli hukum ketatanegaraan menyatakan bahwa mural wajah presiden bukanlah melanggar simbol negara, melainkan soal etik. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum ketatanegaraan dari Fakultas Hukum UNS, Agus […]
By : AGUS RIEWANTO l 16 Mei 2023 The Constitutional Court is convening to decide the application for judicial review on Article 168 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 on General Elections. The Election Law regulates the open proportional election system by determining elected candidates based on the most votes, which are allegedly […]
Oleh : AGUS RIEWANTO l 16 Mei 2023 07:37 WIB· Menyimak persidangan di MK yang telah menghadirkan para pihak tampaknya akan menyulitkan bagi hakim MK untuk membuat putusan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai kehendak konstitusi. Mahkamah Konstitusi tengah bersidang untuk memutuskan permohonan uji materi atau judicial review Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun […]
Oleh : AGUS RIEWANTO l 7 Juni 2023 06:36 WIB Pernyataan seorang pakah HTN tentang putusan MK berkonsekuensi politik-hukum yang tidak sederhana. Pernyataan itu memberi kesan seakan-akan putusan MK dapat dipesan sesuai kehendak kelompok kepentingan tertentu. Belum lama ini publik dikejutkan oleh pernyataan seorang pakar hukum tata negara bahwa Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan mengubah sistem […]
A number of political party leaders have proposed the postponement of the 2024 elections for one or two years, claiming, among other reasons, the move would provide stability to the country amid the protracted COVID-19 pandemic and the impacts of the ongoing war in Ukraine. ….
Agus Riewanto (The Jakarta Post) Surakarta, Central Java ● Tue, March 8, 2022 This article was published in thejakartapost.com with the title “Is delaying the elections legitimate and constitutional?”. Click to read: https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/03/07/is-delaying-the-elections-legitimate-and-constitutional.html.
PADA setiap 28 Oktober, kita diingatkan oleh peristiwa ‘Soempah Pemoeda’ yang merupakan puncak dari lahirnya kesadaran nasionalisme pemuda kita di penghujung abad ke-19 untuk mewujudkan mimpi Indonesia merdeka.Besok ialah momentum tepat untuk mengevaluasi seberapa kuat dan besar rasa nasionalisme, serta bela negara para pemuda kita.Di sinilah relevansinya mengaitkannya dengan program Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) di […]
Kritik itu nutrisi dan gizi bagi tumbuhnya demokrasi. Maka demokrasi tanpa kritik adalah demokrasi yg beku (frozen democracry). Kritik BEM UI adalah bagian dari menumbuhkan itu agar kampus tidak membeku (frozen campus).
Koran SINDO – Senin, 31 Mei 2021 – 05:39 WIB Oleh Prof. Dr. Jamal WiwohoRektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Dr. Agus RiewantoPengajar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Peringatan hari Kelahiran Pancasila tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dilaksanakan di era Pandemi Covid-19 dan pada saat bersamaan bangsa kita masih menghadapi tantangan […]
Putusan MK RI yg menolak uji formil dan sebagian uji materi UU KPK baru sungguh kisah memilukan di negeri +62. Pupus sudah harapan publik di palu hakim MK agar KPK lebih baik dalam performa pemberantasan korupsi. Selamat datang KPK versi baru.
Kebijakan publik tak elok jika mendahulukan represif dengan sanksi pidana, kesan pemerintah angker dan menakutkan itu justru tak efektif menjalankan program strategis yg amat diperlukan, seperti Vaksinasi ini.
Sikap Presiden Jokowi menyilahkan publik melakukan judicial review ke MK RI terhadap UU Ciptaker dan UU lain yg ditolak publik, merupakan “Juristocracy”, yakni semacam transformasi tanggungjawab penyelesaian masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan. Fenomena ini kini menjadi tren kebijakan legislasi di Indonesia. KOMPAS, Jumat, 30/10/2020, hal, 6.
UU ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik. Maka berpotensi cacat secara formil. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disetujui DPR (5/10/2020) kemarin menjadi Undang-Undang (UU) menuai kritik dan penolakan dari publik dalam berbagai bentuk ekspresi. Karena substansi materi UU terdiri dari 905 halaman dan 186 Pasal ini hanya akan menguntungkan […]
RUU Ciptaker yg disetujui menjadi UU oleh DPR itu berpotensi menjadi prahara nasional jika tak disikapi elit dengan elok dan elegan.
Trend menyayikan lagu ciptaan orang lain (cover version) tanpa izin di chanel Youtube utk mengeruk keuntungan melalui monetisasi iklan dan jumlah subscribes adalah delik kejahatan. Krn melanggar UU Hak Cipta. Terutama hak moral dan hak ekonomi. Saatnya mereka dihukum.
Pilkada diciderai dng kuatnya intervensi Pengurus Pusat Parpol dalam menentukan Calon Kepala Daerah, akibatnya terjadi friksi tajam dng Pengurus Parpol Lokal, krn berbeda pandangan tentang calon kepala daerah. Sudah saatnya Parpol didorong desentralisasi agar kewenangan menentukan calon kepala daerah berada ditangan pimpinan lokal Parpol.
Mudah diduga kemana arah rencana penerbitan Perpres tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK pasca revisi UU KPK ? Kita tunggu episode balada negeri permisif korupsi.
Siapakah calon Walikota Solo 2020-2025? Bagaimana prospek Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Jokowi ? Bagaiamana nasib PDIP dan koalisi non PDIP. Tulisan ini hanya pemantik wacana publik. Akan disusul tulisan berikutnya dlm berbagai perspektif.
Presiden Jokowi menjadikan Omnibus Law sebagai program unggulan hukum dalam reformasi regulasi agar tak ruwet, tumpang tindih dan tak obesitas yg berakibat pada inefesiensi ekonomi dan penyalahgunaan wewenang antar lembaga negara karena kuatnya eko sektoral. Krn merupakan hal baru maka Omnbus Law ini perlu efikasi, sosialisasi dan kesepahaman antar stakeholder.
Memperingati Hari Antikorupsi 9 Desember ini, Koran Jakarta, perlu refleksi untuk mendorong nyali hakim memvonis koruptor dengan sanksi sakti ” mencabut hak politik” tanpa tebang pilih. Sanksi ini lbh menjerakan, krn koruptor adalah pejabat dan politisi, ketika hak ini dicabut maka tamat sdh karirnya. http://www.koran-jakarta.com/cabut-hak-politik-koruptor/
Usulan perpanjangan periodesasi jabatan presiden menjadi 3 periode merupakan bukti hendak mengembalikan sejarah kelam masa lalu yg menjerumuskan kita ke tubir jurang.
Agus Riewanto, Minggu, 15 Desember 2019 | 19:53 WIB Salah satu arahan Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, menyatakan keinginan pemerintah untuk mewujudkan Undang-Undang (UU) prioritas pemerintah, salah satunya adalah UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai langkah Indonesia untuk mengatasi problem UMKM, antara lain: […]
Pikiran saya hari ini Selasa, 27 November 2018 di KOMPAS, “Dua Mahkamah Berseberangan”, Disain sistem ketatanegaraan kita terkoyak atas hadirnya putusan MK RI dan MA RI yg saling bernegasi atas syarat calon anggota DPD RI. Ajaib sistem peradilan bifurkasi telah menciptakan anomali dan ketidakpastian hukum. Kali ini yg menjadi korban KPU RI krn ambivalen dlm […]
Tulisan saya di Koran Jakarta, Kamis, 24 Okt 2019 ini. mengingatkan pada tantangan 100 hari kabinet Jokowi soal konsolidasi. Kabinet kali ini lbh tepat disebut “pelangi” krn komposisinya warna-warni: unsur lawan tanding Pilpres (Prabowo), TNI, Polri, politisi, profesional dan akademisi. Dipastikan komunikasi politik terganggu dan kritik antar menteri atas presiden akan kerap terjadi. Benar kata […]
Gagasan ringan di Koran Jakarta ini ingin mengingatkan bahwa eksistensi KPK masih penting, tapi dengan melucuti kewenangannya melalui revisi UU KPK. Maknanya kita tak punya prioritas pemberantasan korupsi. http://www.koran-jakarta.com/prioritas-pemberantasan-korupsi/
oleh Dr Agus Riewanto Elite politik mau menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk memandu pembangunan nasional berjangka panjang melalui amendemen kembali UUD 1945. Bagaimanakah prospek gagasan ini bagi masa depan bangsa? Harus diakui, tanpa haluan negara sistem pembangunan pasca-Reformasi 1998 sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan program yang ditawarkan Presiden. Program […]
Mari kita akhiri stigma politik Cebong Vs Kampret. Kini yg ada adalah Garuda Pancasila dan Merah Putih. Begitu pesan Capres Jokowi dan Prabowo. Barangkali tulisan ini bermanfaat
Pasca Jokowi terpilih jadi Presiden RI di Pilpres 2019, saatnya kini mendesain kabinet dng koalisi parpol yg rasional bkn oversize caolition, yakni koalisi berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yg hendak direalisasikan (policy based coalition). Tulisan sederhana saya hari ini di KOMPAS, Senin, 15 Juli 2019 ini barangkali ada manfaatnya.
Pandangan saya, 27 Mei 2019 soal antiklimaks people power menolak hasil pemilu ala street justice berujung rusuh. Amat paradoks dengan pujian dunia pemilu 17 April terumit didunia berlangsung damai. Resiko hukum bagi eksekutor rusuh dpt dijerat dng pidana pemilu dan aktor intelektualnya dpt dikonstruksikan sbg tindakan makar. Mari kita jaga negeri ini dari kehancuran sia-sia.
Pendapat saya hari ini Sabtu, 4 Mei 2019 “Pahlawan Pemilu” . Menyoal banyaknya penyelenggara Pemilu yg meninggal dunia akibat kelelahan dalam proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 negara perlu hadir dan pemerintah-DPR perlu bergegas melakukan evaluasi sistem Pemilu merevisi UU No.7/2017 Tentang Pemilu untuk menambal aneka kekurangannya dng kajian yg lebih holistik.
Senin 29/4/2019 | 01:00 oleh DR Agus Riewanto Belakangan muncul pendapat bahwa Pilpres tahun 2019 harus dua putaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 A Ayat (3) dan (4) UUD 1945 dan Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bunyinya, pemenang memperoleh suara minimal 20 persen di separuh jumlah provinsi. Tulisan ini coba menjelaskan […]
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB Oleh: Agus Riewanto¨ Akhir-akhir ini publik dikejutkan oleh beredarnya beragam surat sakti atau kata belence para pejabat publik (Wakil Ketua MPR, Ketua MK RI, Menteri PAN RB dan Anggota DPR) untuk meminta fasilitas khusus untuk keluarganya, anak, keponakan, dan para koleganya. Lihatlah faktanya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diduga meminta […]
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB Agus Riewanto Belum lama ini publik dikejutkan oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang menyatakan perlunya kehadiran Pemerintah untuk mengambil sikap secara tegas untuk membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan pemerintah masih akan membubarkan radikal dan anti Pancasila dalam waktu […]
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB Belum lama publik ini Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menolak sebagai pihak melakukan eksekusi terhadap hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahaan seksual terhadap anak. Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi telah menandatangani Perppu No. 1/2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak. Dalam ketentuan Pasal 81 […]
Analisis saya hari ini, Selasa, 26 Maret 2019, mewaspadai penyakit kronis birokrasi: “Korupsi Favoritisme”, yakni mempromosikan jabatan dan kebijakan dng imbalan jasa. Mengakibatkan relasi timpang prinsiple-agent dalam birokrasi.
Analisis saya hari ini, Jumat, 22 Maret 2019, Musim jual beli jabatan tentu akan membahayakan jalannya pemerintahan efektif dan mendorong korupsi politik. Mari kita mencegahnya.
https://koran.tempo.co/read/opini/440661/robertus-robet-dan-pembungkaman-kebebasan-berekspresi?fbclid=IwAR04SFbzIDPdrX3sEW4vJlOZWSXUwftshnajDgYMi336xUrD1r_DY8W7tyE
Edisi 11-02-2019 Munculnya isu pemilih tidak normal, “orang gila”, dalam Pemilu 2019 merupakan respons atas kenyataan sosial bahwa ada sebagian penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi dalam kondisi kejiwaan yang tidak normal atau “orang gila”, baik yang berada dirumah sakit jiwa atau dalam proses perawatan untuk penyembuhan maupun tetap tinggal di rumah. Berdasarkan data […]
GAGASAN Sabtu 9/2/2019 | 05:00 Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari 2019 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini disuguhi “duka” bagi dunia pers karena pemerintah memberi remisi atau pengurangan hukuman terhadap I Nyoman Susrama, narapidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Narendra Prabangsa. Ini berdasarkan Kepres No 29 Tahun 2018 tentang […]
Agus Riewanto The plan to use cardboard ballot boxes in the upcoming April 17, election has been met with criticism over fear that the boxes are prone to damage, and therefore pave the way for fraud. Is that right? Article 341 of the 2017 Elections Law mandates the use of transparent ballot boxes. Technicalities concerning […]
Agus Riewanto Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta | Opini16 January 2019, 04:10 WIB PUBLIK dikejutkan oleh sejumlah pihak yang melakukan uji materiel (judivial review) ke Mahkamah Agung (MA) atas terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum dan HAM) No 32/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi, yang diduga bertentangan dengan mekanisme […]
Jumat 21/12/2018 | 01:00 OLEH DR AGUS RIEWANTO Sepanjang tahun 2018, publik disuguhi anomali rendahnya produktivitas pembentukan undang-undang (UU). DPR menargetkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 untuk merampungkan 50 RUU. Realitanya hanya selesai dan disahkan 4 RUU. Buruknya kinerja DPR tahun 2018 ini tak boleh terulang tahun depan. Untuk tahun 2019, DPR telah mencanangkan […]
Pikiran saya di Koran Kedaulatan Rakyat Jogja, Kamis, 8 Nov 2018 ini merupakan refleksi atas begitu sering kecelakaan pesawat penerbangan sipil di negeri ini boleh jadi tak profesional dalam tatakelola sistem penerbangan mulai perusahaan maskapai, awak pesawat, operator, pengelola bandara hingga pabrik produsen pesawat. Perlu kepatuhan hukum dan manegemen responsibiltas yg akuntabel. Semoga bermanfaat.
Tulisan saya hari ini, Rabu, 31 Okt 2018 di Media Indonesia, bertujuan utk refleksi tatakelola sistem hukum penerbangan agar kecelakaan pesawat tak terjadi sepanjang tahun. Disinilah perlunya mengembangkan investivigasi teknis dan hukum sekaligus. Tulisan saya kali ini satu ruang dng mas Herlambang P. Wiratraman FH Unair.
Tulisan saya ini, Kamis, 25 Okt 2018 hendak menjernihkan proses seleksi Anggota KPU Kab/Kota se Jawa Tengah agar publik mendapat informasi yg utuh dari aspek hukum administrasi dan hukum tata negara. Semoga memberi manfaat.
Jumat 12/10/2018 | 01:00 Oleh Dr Agus Riewanto Masyarakat baru saja dikejutkan kehebohan berita bohong (hoax) Ratna Sarumpaet (RS) yang mengarang cerita seolah-olah dianiaya tiga orang di Bandung. Karangan cerita mendapat simpati dari kubu Capres Prabowo Subianto. Kelompok ini membuat pernyataan seolah menyudutkan kubu Capres Joko Widodo yang diduga melakukan tindakan kekerasan kepada RS. Pernyataan […]
Penulis: Agus Riewanto Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta – 17 September 2018, 08:50 WIB BELUM lama ini publik dikejutkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkait dengan larangan mantan […]
Jumat 31/8/2018 | 01:00 Oleh Dr Agus Riewanto Publik baru saja dikejutkan kembali penangkapan oleh KPK atas delapan orang di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). Empat orang di antaranya hakim. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Marsuddin Nainggolan, dan Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo. Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim ad […]
Opini saya, di Media Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2018, “Konstitusionalitas Pembatasan Jabatan Wakil Presiden”. Berikut ini adalah resio legis jawaban UUD 1945 dari apek original intent, gramatikal, historis dan konseptual mengapa perlu pembatasan jabatan kekuasaan Wakil Presiden RI. Rasanya tak ada celah bagi MK RI untuk mengabulkan permohonan para pihak yg ingin mebelokkan UUD 1945 […]
Analisis saya soal Manuver Hukum sejumlah pihak yg menginginkan agar masa jabatan Wapres tak dibatasi, sehingga dapat terus menjadi Cawapres kendati telah menjabat Wapres dua kali masa jabatan (10) tahun. Jalan terjal demokrasi di depan mata. KR Jogja, Senin, 6 Agustus 2018.
Analisis saya hari ini Kamis, 28 Juni 2018 hendak menjawab spekulai politik. Benarkah Pemilu Malaysia yg berhasil menggalang Koalisi PH utk menggulingkan Koalisi BN yg berkuasa 61 tahun dan menempatkan Dr. Mahatir sbg PM tertua di dunia ini punya pengaruh signifikan terhadap Pilpres 2019 dng tagar #Ganti Presiden Jokowi dan momentum camebacknya politisi tua di panggung politik […]