Liputan Media

Tatkala MK jadi “keranjang sampah” regulasi bermasalah

alinea.id, Kamis, 10 April 2025 12:21 Setidaknya ada 40 perkara uji materi yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran dokumen permohonan uji materi. Hingga bulan keempat tahun 2025, setidaknya sudah ada 40 perkara yang diregistrasi dan 14 permohonan yang belum diregistrasi ke dalam buku perkara registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) di MK.  Aturan […]

Efek jera untuk pejabat abai LHKPN

alinea.id, Sabtu, 08 Maret 2025 11:00 Pelaporan LHKPN harus diwajibkan. Pejabat yang tak patuh perlu disanksi berat. Dari total 418.431 orang, sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 6 Maret 2025. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini baru 309.562 orang atau 74% penyelenggara negara yang sudah menyetor […]

Mungkinkah Gibran dilengserkan di tengah jalan?

alinea.id/, 27 April 2025 Tuntutan pencopotan Gibran disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI digoyang. Belum lama ini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI–beranggotakan ratusan pensiunan jenderal TNI yang dekat dengan Presiden Prabowo– menuntut agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari jabatannya.  “Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan […]

Guru Besar UNS Solo soal Isu Pemakzulan Wapres Gibran: Bisa, tapi Tidak Mudah

Esposin, SOLO — Wacana pemakzulan Wakil Presiden atau Wapres, Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI disebut sebagai hal yang mungkin dilakukan tapi itu tidak mudah. Pendapat tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, saat diwawancara Espos melalui telepon WhatsApp (WA), Rabu (7/5/2025). Agus menyebut pergantian Presiden dan Wapres bisa dilakukan, karena […]

Sempat Disemprit Istana, Program Lapor Mas Wapres Jalan Terus. Ada Apa?

Hendrik Yaputra, Tempo.co, 12 Juni 2025 | 06.00 WIB Program Lapor Mas Wapres sempat tidak terdengar kabarnya sejak November 2024. Wapres bukan cabang kekuasaan sendiri. TUJUH bulan sudah posko program Lapor Mas Wapres dibentuk di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Lama tak terdengar kegiatannya, program bentukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 11 November 2024 itu kembali muncul […]

Benarkah Jabatan Wakil Presiden Cuma Ban Serep Presiden

Tempo.co. Hendrik Yaputra, 12 Juni 2025 | 06.00 WIB Kedudukan wakil presiden tidak strategis, tak signifikan, bahkan menjadi ban serep presiden. Tapi jadi rebutan partai politik. SEJUMLAH pakar hukum tata negara mengatakan kedudukan wakil presiden (wapres) di Indonesia tidak terlalu strategis dan kekuasaannya tak signifikan. Jabatan wapres kerap dianggap hanya menjadi rebutan politik, tidak memiliki pengaruh dalam […]

Guru Besar UNS Soal SE Hidup Sederhana Aparat Pengadilan: Langkah Progresif!

Tim DANDAPALA – Dandapala ContributorKamis, 22 Mei 2025 11:25 WIB Guru Besar UNS Solo, Prof Dr Agus Riwanto mendukung Surat Edaran (SE) Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Pengadilan. Menurutnya hal itu langkah progresif dan strategis dalam reformasi untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Reformasi peradilan bukanlah […]

Dosen UNS Solo: Provinsi Soloraya Lebih Rasional Ketimbang Daerah Istimewa

by Kurniawan  – Espos.idSOLOPOS   –  Selasa, 29 April 2025 – 18:46 WIB Esposin, SOLO — Mencuatnya kembali wacana Daerah Istimewa Surakarta (DIS), baru-baru ini, membangkitkan pula wacana pembentukan Provinsi Soloraya. Perlu kajian mendalam untuk menentukan mana yang lebih relevan dengan situasi sekarang, apakah DIS atau Provinsi Soloraya. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) UNS Soloo, Agus Riewanto, mengatakan wacana itu […]

Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret kepada Dr. Agus Riwanto

Pengukuhan Guru Besar/Profesor ke 359 Universitas Sebelas Maret,, ke 17 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan ke 2 Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret padaHari Rabu tanggal 12 Februari 2025.

Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret kepada Dr. Agus Riwanto

Pengukuhan Guru Besar/Profesor ke 359 Universitas Sebelas Maret,, ke 17 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan ke 2 Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret padaHari Rabu tanggal 12 Februari 2025.

Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNS Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, S.Ag., M.Ag., M.H.

FH UNS. 13/03/2025 FH UNS –Pada hari Rabu, 12 Februari 2025 bertempat di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, telah diselenggarakan pengukuhan guru besar Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, S.Ag., M.Ag., M.H. sebagai guru besar hukum perundang-undangan fakultas hukum UNS, dengan menyampaikan pidato inaugurasi yang berjudul “Harmonisasi Undang-Undang Kepemiluan melalui Omnibus law guna mewujudkan hukum perundang-undangan yang baik”. […]

UNS Kukuhkan 29 Guru Besar Menjelang Dies Natalis ke-49

Guru besar yang dikukuhkan berasal dari berbagai fakultas dan disiplin ilmu mulai dari bidang ilmu sosial dan humaniora, hingga sains dan teknologi. Tempo.co, 7 Februari 2025  Solo – Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengukuhkan 29 guru besar pada 10-12 Februari 2025. Pengukuhan itu dilakukan menjelang Dies Natalis ke-49 UNS. Sekretaris Senat Akademik, Mohammad Jamin, para guru besar yang […]

Jelang Dies Natalis ke-49, UNS akan Kukuhkan 29 Guru Besar Baru

Humas UNS. February 7, 2025 Jelang Dies Natalis ke-49, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan mengukuhkan 29 Guru Besar baru. Ke-29 Guru Besar tersebut akan dikukuhkan oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si. di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 10 hingga 12 Februari 2025. Sekretaris Senat Akademik UNS, […]

Seluruh Pimpinan Unit Kerja UNS Menandatangani Pakta Integritas Tandai Pelaksanaan Pencanangan Penerapan Manajemen Risiko

Humas UNS. March 6, 2025 Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan Pencanangan Penerapan Manajemen Risiko. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Manajemen Risiko Sekretaris UNS pada Rabu (5/3/2025). Bertempat di Ruang Sidang IV Gedung dr Prakosa UNS, kegiatan ini dihadiri oleh para Dekan, Direktur, Ketua, Kepala lembaga di UNS Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. […]

Apresiasi PP No. 44 Tahun 2024, Pengamat Tekankan Pentingnya Peningkatan Kesejahteraan Hakim

Selasa, 22 Oktober 2024 15:38 PM Zaki Rif’an – Nasional FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Diketahui, PP […]

Pelaksanaan dan Pengabaian Syarat 30% Keterwakilan Perempuan Bagi Parpol dalam Pemilu 2024

Senin, 27 Mei 2024 | 14:17 WIB JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Senin (27/5/2024). Dalam sidang Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini, MK menghadirkan Didik Supriyanto sebagai ahli yang […]

Menyingkap Masalah Rekapitulasi Suara dalam Pileg Kalimantan Selatan

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:27 WIB JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRDKabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (29/5/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.  Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sidang perkara ini digelar oleh Panel Hakim I […]

Sejumlah Ahli Hadir dalam Sidang PHPU Legislatif untuk Dapil Riau II

Selasa, 28 Mei 2024 | 17:59 WIB JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil Riau II Tahun 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (28/5/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini diajukan oleh Mohamad Idris Laena yang merupakan Calon […]

Pengamat: Komunikasi media sosial tingkatkan elektabilitas Kaesang

Antaranews.com, Rabu, 10 Juli 2024 22:53 WIB Jakarta (ANTARA) – Pengamat Politik Universitas Negeri Solo (UNS) Agus Riewanto mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memiliki kemampuan komunikasi yang baik di media sosial sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitasnya. Hal tersebut bisa digunakan Kaesang untuk memenangi pilkada di Jawa Tengah jika mau mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pilkada […]

Tim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU Lemah

jpnn.com, Kamis, 08 Agustus 2024 – 23:27 WIB JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Ruang Kartika, Jalan Sentra Primer, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (8/8/2024) ini melaksanakan sidang lanjutan permohonan tim hukum PDI Perjuangan dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Diketahui, PDI Perjuangan menggugat KPU RI atas perbuatan melanggar hukum setelah meloloskan […]

Pengamat: Ada 2 Alasan Pembangunan Solo Tetap Berlanjut, meski Gibran Mundur

Candra Septian Bantara , Ahmad Mufid AryonoJumat, 19 Juli 2024 – 17:31 WIB Solopos.com, SOLO–Pengamat Politik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto menyebut mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo tak otomatis membuat pembangunan atau proyek-proyek yang sedang berjalan di Solo akan berhenti atau mangkrak. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. “Kalau menyangkut soal […]

6 Parpol Keroyok PDIP Solo, Pakar UNS Sebut Bukan Jaminan Menang Pilkada

Tara Wahyu NV – detikJatengMinggu, 30 Jun 2024 16:25 WIB Solo – Enam parpol di Solo yakni Gerindra, PSI, Golkar, PKB, PAN, dan PKS menggelar pertemuan tanpa mengajak PDI Perjuangan. Pengamat politik hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menyebut koalisi keenam partai politik itu belum tentu bisa mengalahkan PDIP di Pilkada Solo […]

Wacana Duet Ahmad Luthfi – Kaesang di Pilgub Jateng, Pakar UNS Sebut Kaesang Perlu Yakinkan Parpol

TribunSolo.com : Minggu, 14 Juli 2024 19:42 WIB Penulis: Andreas Chris Febrianto | Editor: Adi Surya Samodra Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Kaesang Pangarep dan Ahmad Luthfi telah masuk dalam bursa Pilgub Jawa Tengah (Jateng) 2024. Nama mereka memiliki nilai elektabilitas tinggi dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis pada 7 Juli 2024. Dalam simulasi semi terbuka, Kaesang memiliki elektabilias sebesar 17,7 […]

3 Pandangan Pakar UNS Solo Jateng Soal DIS, Ungkap Ada Piagam Kedudukan Tertanggal 19 Agustus 1945

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Peluang untuk menghidupkan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) masih terbuka.  Ini diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto.  Berikut 3 Pandangan dari Pakar UNS Solo soal DIS:  1. Gibran Miliki Peran Besar Hidup DIS Agus menilai Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Menurutnya, dasar hukum sudah ada, tinggal kemauan politik pemangku kebijakan untuk melaksanakannya. “Kemauan politik saja dari pemerintah […]

Wacana Daerah Istimewa Surakarta, Pakar UNS Solo Jateng: Tak Perlu Pemekaran, UU Masih Berlaku

TribunSolo.com Kamis, 11 Juli 2024 09:21 WIB | Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Ryantono Puji Santoso Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto menilai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) tak perlu melalui mekanisme pemekaran. Menurutnya, Peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan Surakarta masih berlaku karena belum ada penghapusan dari status ini. “Kalau provinsi Surakarta secara hukum Daerah Istimewa […]

Pengamat UNS Jateng Ungkit Gerakan Anti-Swapraja Penghalang Terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Gerakan Anti-Swapraja menjadi salah satu penghalang kenapa Daerah Istimewa Surakarta (DIS) gagal terbentuk di masa awal kemerdekaan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, menjelaskan hal ini membuat wilayah Surakarta dimasukkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. “Saat itu ada gerakan anti-swapraja yang tidak menginginkan Surakarta dipimpin dua kerajaan […]

Pengamat Politik: Efek Jokowi Masih Pengaruhi Dinamika Pilkada Sragen

SOLOPOS.COM. Tri Rahayu , Astrid Prihatini WD Solopos.com, SRAGEN-Pengamat politik melihat dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2024 semakin memanas. Efek popularitas Presiden Jokowi masih berpengaruh pada dinamika politik di Sragen, apalagi ada orang dekat Istana Kepresidenan yang ikut dalam kontestasi Pilkada Sragen. Analisis politik tersebut diungkapkan Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, kepada Solopos.com, […]

Kehadiran Menteri di MK memberi transparansi-akuntabilitas bansos

Selasa 9 April 2024. 2:44 WIB Jakarta (ANTARA) – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan kehadiran empat Menteri pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi memberikan transparansi dan akuntabilitas mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos). Empat Menteri yang menghadiri sidang MK itu adalah Menteri Koordinator […]

Pakar: MK harus putuskan sengketa pemilu sesuai prinsip keadilan

Senin, 8 April 2024 20:06 WIB Jakarta (ANTARA) – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 sesuai prinsip keadilan. “Prinsipnya MK harus (putuskan PHPU) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan,” ujar Agus saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin Menurutnya, […]

Pengamat apresiasi MK hadirkan empat menteri dalam sidang PHPU

Sabtu, 6 April 2024 12:50 WIB Baru kali ini MK berani menghadirkan pemerintah untuk mencari bukti materiel menjawab permohonan. Jakarta (ANTARA) – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengapresiasi hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah menghadirkan empat menteri untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau […]

Pengamat: Ketua DPR harus dari partai pemenang Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 17:21 WIB Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan bahwa ketua DPR RI seharusnya berasal dari partai yang memenangi Pemilihan Umum 2024. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau Undang-Undang MD3. “Iya, sesuai UU MD3 begitu,” ujar […]

Tokoh muda ramaikan bursa Pilkada Jateng, Sudaryono berpeluang

Rabu, 6 Maret 2024 14:58 WIB Solo (ANTARA) – Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menyoroti banyaknya tokoh muda yang ikut meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah (Pilkada Jateng) 2024. Berdasarkan hasil polling yang beredar di Solo, Jawa Tengah, Rabu, beberapa tokoh muda yang terlihat ikut meramaikan bursa peserta Pilkada Jateng, di antaranya […]

Pakar Hukum : Dissenting Opinion Hakim MK Jadi Refleksi Penguatan Lembaga Pemilu

Akmal Fauzi l  22/4/2024 20:30 PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto menilai tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi refleksi untuk penguatan lembaga penyelenggara pemilu. MK jangan dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan pelanggaran selama tahapan pemilu. Agus menjelaskan, dissenting opinion yang […]

Gelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka

Abdillah M. Marzuqi l  06/2/2024 17:35 DIREKTUR Puskapol FISIP UI, Hurriyah menilai aksi petisi dan pernyataan sikap dari para guru besar, dosen, civitas academica adalah aksi yang dilandasi keprihatinan bersama. “Ini kan sebenarnya mencerminkan betapa keresahan publik soal partisanship, netralitas para pejabat publik khususnya Presiden RI itu sudah semakin tidak bisa ditolerir lagi, semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip pemilu yang bebas, […]

Intensitas Kunjungan Jokowi ke Jateng Pertanda Kekhawatiran

Abdillah M. Marzuqi l  29/1/2024 23:04 PAKAR hukum tata negara dan pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengatakan, Jawa Tengah adalah rumah dari PDIP. Kunjungan intensif Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pendukung paslon Prabowo-Gibran ke Jawa Tengah dianggap bentuk kekhawatiran mereka “Saya menduga apa yang dilakukan karena kekhawatiran yang sangat dalam dan kuat 02. Karena kalau saya lihat apa […]

Pengamat Politik UNS Agus Riewanto: Masih Sulit Goyang Kandang Banteng

Fauziah Akmal l – Selasa, 13 Februari 2024 | 20:28 WIB RADARSOLO.COM – Pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersaing sangat ketat di Solo Raya pada Pemilu 2024.  Namun, diprediksi Solo Raya tetap akan dikuasai capres yang diusung PDIP. Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan, pemilih di wilayah Solo […]

DKPP Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Apa Kata Pakar Hukum Tata Negara?

Reporter : Hendrik Khoirul Muhid l Editor : Nurhadi l Kamis, 8 Februari 2024 12:47 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) saat beleid batas minimal usia kandidat 40 tahun masih berlaku. Gara-gara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan komisioner KPU […]

Pakar: MK Harus Putuskan Sengketa Pemilu Sesuai Prinsip Keadilan

MK dinilai akan memutus berdasarkan pada alat bukti. Red: Teguh Firmansyah l Rabu 10 Apr 2024 14:05 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 sesuai prinsip keadilan. “Prinsipnya MK harus (putuskan PHPU) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan,” ujar […]

PDIP Ingatkan Partai Lain, Partai Pemenang Pemilu Berhak Atas Jatah Kursi Ketua DPR

Belakangan muncul isu Golkar mewacanakan revisi UU MD3 terkait jatah kursi ketua DPR. Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani / Kamis 28 Mar 2024 19:40 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan partai pemenang Pemilu dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak mendapatkan kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Pernyataan Puan ini merespons […]

Hadirkan Empat Menteri di Sidang PHPU, Pengamat: Baru Kali Ini MK Berani

Keempat menteri dihadirkan sebagai upaya membuktikan dalil pemohon. Red: Agus raharjo l Ahad 07 Apr 2024 07:21 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengapresiasi hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah menghadirkan empat menteri di sidang sengketa Pemilu 2024. Kehadiran empat menteri itu untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau […]

Pakar Sebut Pilpres 2024 Satu Putaran Sulit Terwujud

Menang 50 persen dari survei belum tentu menang pertarungan. Red: Erik Purnama Putra l Rabu 14 Feb 2024 22:47 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menganggap wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan […]

Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang

Ilustrasi pengertian dan fungsi hak angket DPR RI.(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) Ilustrasi pengertian dan fungsi hak angket DPR RI.(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, mengatakan, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. Jika hak angket digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan […]

Konsolidasi Jelang Pemilu di Wonogiri, Agus: Harus Bebas Dulu Baru Adil

Khalid Yogi l Kamis, 21 Desember 2023 | 19:18 WIB WONOGIRI, suaramerdeka-solo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri menggelar Konsolidasi Daerah Mewujudkan Pemilu Inklusif Kolaboratif dan Partisipatif di GOR Giri Mandala, Kamis (21/12/2023). Mereka mengundang pakar hukum tata negara UNS Surakarta, Dr Agus Riewanto sebagai pembicara. Agus Riewanto yang menjadi salah satu panelis debat pertama Capres Pemilu 2024 itu mengatakan, […]

2 Nama Asal Jawa Tengah Jadi Panelis Debat Capres 2024, Ini Profilnya

Anindya Milagsita – detikJatengSelasa, 12 Des 2023 14:53 WIB Solo – Debat Pilpres 2024 secara perdana akan berlangsung pada hari ini, 12 Desember 2023. Adapun dua nama yang akan menjadi panelis debat pertama Pilpres 2024 berasal dari Jawa Tengah.Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sejumlah panelis untuk merumuskan pertanyaan yang akan diberikan kepada […]

Pakar Sebut Pilpres 2024 Satu Putaran Sulit Terwujud

Red: Erik Purnama Putra l Rabu 14 Feb 2024 22:47 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menganggap wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka.  “Menang […]

Pilpres 2024, Pengamat Sebut Para Capres Dipastikan Minta ‘Restu’ Jokowi Agar Menang

Penulis: Wahyu Gilang Putranto l Editor: Arif Fajar Nasucha l Selasa, 16 Agustus 2022 16:37 WIB TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Politik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengungkapkan para calon presiden (capres) yang akan bertarung pada Pemilu 2024 dipastikan berebut suara potensial dari pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agus mengungkapkan, para capres 2024 sudah tentu ingin menjadi bagian dari […]

Komentar Pengamat Soal Gibran Absen di Forum Adu Gagasan

Penulis: Chaerul Umam l Editor: Wahyu Aji l Kamis, 30 November 2023 16:56 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto menganggap wajar jika calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming sering absen di forum adu gagasan yang digelar berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset.  Dia menduga Gibran masih dilarang untuk […]

Tanggapan Pengamat soal Potensi Adanya Tiga Capres 2024: Anies, Prabowo dan Ganjar

Penulis: Ifan RiskyAnugera l Editor: Garudea Prabawati l Jumat, 21 April 2023 20:01 WIB TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Politik Universtas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menanggapi soal potensi adanya tiga Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Diketahui, hari ini Jumat (21/4/2023) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung PDIP menjadi Capres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam […]

Pakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang

Fitria Chusna Farisa (Penulis) Kompas.com – 26/02/2024, 12:28 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, mengatakan, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. Jika hak angket digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, kata Agus, hasil atau output-nya sebatas rekomendasi atau teguran dari […]

Soal Polemik dan Fenomena Dukungan kepada Ganjar yang Siap Jadi Capres, Pengamat: Ini Dinamika Partai

Reza Kurnia Darmawan (Penulis) Kompas.com – 25/10/2022, 20:34 WIB KOMPAS.com – Ganjar Pranowo menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Pernyataan Ganjar tersebut didukung oleh Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo. “Siap maju capres, iya siap mendukung,” ujar pria yang kerap disapa Rudy ini, Rabu (19/10/2022). Namun, buntut […]

Ganjar “Disemprit” PDI-P Usai Nyatakan Siap Jadi Capres, Pengamat: Kelompok Akar Rumput dan Elite Harus Berkompromi

Reza Kurnia Darmawan (Penulis) l Kompas.com – 26/10/2022, 05:55 WIB KOMPAS.com – Ganjar Pranowo mengaku siap maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Usai Ganjar menyatakan kesiapannya maju sebagai capres, Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku siap mendukung Ganjar. Akan tetapi, buntut pernyataan tersebut, Ganjar dan FX Rudy dipanggil oleh DPP […]

Pakar Hukum Minta MK Tidak Cawe-cawe soal Syarat Usia Capres

Andi Saputra – detikNews – Rabu, 11 Okt 2023 09:30 WIB Jakarta – Pakar hukum tata negara (HTN) Dr Agus Riewanto mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ikut cawe-cawe soal syarat usia capres/cawapres. Sebab, secara teori hukum, syarat tersebut merupakan kewenangan DPR untuk menentukannya.“Kehati-hatian memutus perkara ini penting bagi MK agar tak dituding publik sebagai bagian […]

Gibran Sering Absen Debat, Kapasitasnya Dipertanyakan

Kamis, 30 November 2023 – 21:58 WIB jpnn.com, SOLO – Analis politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Agus Riewanto menganggap wajar jika calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sering absen di forum adu gagasan yang digelar berbagai institusi pendidikan dan lembaga riset. Dia menduga Gibran masih “dilarang” untuk tampil di debat-debat publik. “Selain itu, […]

Gibran Jadi Cawapres Pendamping Prabowo, Begini Kata Pengamat Politik UNS

Tri Rahayu , Ponco Suseno, Rabu, 25 Oktober 2023 – 09:09 WIB Solopos.com, SRAGEN — Pasangan calon presiden (capres), Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka beserta partai politik (parpol) pengusungnya dinilai tidak beretika politik lantaran mengambil Gibran yang notabene kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai cawapres hanya untuk elektabilitas. Penilaian itu diungkapkan Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) […]

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Muncul Kesan Jokowi Bakal Ikut Cawe-Cawe Jika Mereka Terpilih

Antonius Christian l Senin, 23 Oktober 2023 | 09:57 WIB RADARSOLO.COM – Stigma dinasti politik akan semakin kentara setelah Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Bahkan bila mereka terpilih, akan muncul kesan bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengontrol pasangan ini.  Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan, skenario Prabowo-Gibran sebenarnya sudah diseting sejak lama. Sehingga […]

Pengamat Politik UNS Agus Riewanto: Masih Sulit Goyang Kandang Banteng

Fauziah Akmal – Selasa, 13 Februari 2024 | 20:28 WIB RADARSOLO.COM – Pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersaing sangat ketat di Solo Raya pada Pemilu 2024.  Namun, diprediksi Solo Raya tetap akan dikuasai capres yang diusung PDIP. Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan, pemilih di wilayah Solo Raya […]

Profil Pendidikan Agus Riewanto, Pakar Hukum Tata Negara UNS Panelis Debat Perdana Pilpres 2024

Neneng Zubaidah – Minggu, 10 Desember 2023 – 15:32 WIB JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto ditunjuk menjadi salah satu dari 11 panelis debat Pilpres 2024 oleh KPU. Berikut ini profil pendidikannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 11 panelis debat capres -cawapres pertama yang akan merumuskan pertanyaan kepada para kandidat Pilpres […]

Agus Riewanto, Dosen FH UNS Solo Jadi Panelis Debat Capres, Ini Kiprahnya

Ahmad Mufid Aryono – Selasa, 12 Desember 2023 – 12:52 WIB Solopos.com, SOLO–Salah satu panelis debat perdana Capres-Cawapres Pemilu 2024 pada Selasa (12/12/2023), yakni Agus Riewanto. Pria kelahiran Sragen ini merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Dikutip laman resmi agusriewanto.com, Selasa (12/12/2023) selain mengajar dan meneliti pria yang masa kecilnya hingga menjelang remaja tinggal […]

Polemik Mural Jokowi 404:Not Found di Tangerang, Pakar Hukum: Bukan Melanggar Simbol Negara

TRIBUN-VIDEO.COM – Mural Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan 404:Not Found di Tangerang tengah menjadi sorotan. Pembuat mural tersebut kini bahkan diburu oleh pihak kepolisian. Terkait hal ini, ahli hukum ketatanegaraan menyatakan bahwa mural wajah presiden bukanlah melanggar simbol negara, melainkan soal etik. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum ketatanegaraan dari Fakultas Hukum UNS, Agus […]

Apa Maksud Wapres Ban Serep yang Jadi Pesan FX Rudy ke Mahfud?

Arina Zulfa Ul Haq – detikJateng l Selasa, 14 Nov 2023 17:43 WIB Solo – Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan cawapres Mahfud Md tak akan menjadi ban serep. Apa maksud dari perkataan Rudy tersebut? Ini penjelasan dari pakar politik Universitas Sebelas Maret (UNS).Salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS, Ignatius […]

12 Nama Panelis yang Diusulkan KPU di Debat Capres-Cawapres Perdana

Jumat, 8 Desember 2023 14:04 WIB l Reporter : Ihsan Reliubun l Editor : Eko Ari Wibowo TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum dikabarkan telah menyiapkan usulan 12 nama panelis debat capres-cawapres di Pilpres 2024. Mereka adalah pakar dan praktisi hukum yang akan menguji setiap paslon pada debat pertama 12 Desember 2023.  12 pakar tersebut adalah Rudi […]

KPU Sebut Panelis akan Dikarantina Sebelum Debat Capres-Cawapres

Reporter : Sultan Abdurrahman l Editor : Juli Hantoro l Jumat, 8 Desember 2023 21:55 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU August Mellaz mengatakan panelis akan dikarantina sebelum ikut serta dalam debat capres dan cawapres d Pilpres 2024. Proses tersebut, kata dia, akan dilaksanakan setelah nama-nama yang diusulkan menyatakan kesediaannya untuk menjadi panelis debat. […]

Pakar Hukum Minta MK Tidak Cawe-cawe soal Syarat Usia Capres

Andi Saputra – detikNews – Rabu, 11 Okt 2023 09:30 WIB Jakarta – Pakar hukum tata negara (HTN) Dr Agus Riewanto mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ikut cawe-cawe soal syarat usia capres/cawapres. Sebab, secara teori hukum, syarat tersebut merupakan kewenangan DPR untuk menentukannya.“Kehati-hatian memutus perkara ini penting bagi MK agar tak dituding publik sebagai bagian […]

Diskusi Publik di Diponegoro Lawyers Club

“Dendang Derau Politik di Luar Menara Gading : Pamer Figuran, Politik Identitas, dan Gagasan yang Dikesampingkan”

Konferensi Nasional APHTN – HAN II/2023

Menjadi salah satu peserta dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) II Tahun 2023 dengan Tema “Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945”

Menakar daya kejut Kaesang dan PSI

Menakar daya kejut Kaesang Putra Presiden Joko Widodo di panggung politik jelang perhelatan Pemilu 2024.

Masa Jabatan Ganjar Pranowo Selesai, Pengamat: Berhasil Jalankan Janji Politik

Kurniawan / Ahmad Mufid Aryono l Senin, 4 September 2023 – 21:08 WIB Pengamat politik Agus Riewanto menilai Ganjar relatif berhasil dalam menjalankan janji-janji politiknya seperti membawa perubahan birokrasi utamanya dari sisi pelayanan Pemprov Jateng, Solopos.com, SOLO—Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) habis pada Selasa (5/9/2023). Lalu bagaimana kinerja politikus PDIP tersebut selama 10 tahun menjadi Gubernur Jateng, berikut […]

PP 28/2022 Dinilai Bukti Pemerintahan Jokowi Berpihak Kepada Pemilik Modal

Kurniawan / Ahmad Mufid Aryono l Kamis, 10 Agustus 2023 – 19:36 WIB Penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi dinilai belum begitu memuaskan. Solopos.com, SOLO–Kemonceran Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia dua periode tak bisa dibantah. Setidaknya hal itu terlihat dari indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencapai 81,9%. Survei itu menyasar 83 persen dari […]

PP Nomor 28 Tahun 2022, Berpotensi Tutup Keadilan Bagi Warga Negara

Detiknews.id l Surabaya – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapatkan indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terbaru mencapai 81,9 persen. Survei yang menyasar 83 persen dari populasi nasional dengan periode survei 1 – 8 Juli 2023 itu menjadikan sebagai report “bagus” pemerintahan Jokowi. Hanya saja, kemonceran era Jokowi tersebut juga menyusahkan aspek hukum […]

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028 “Berangus” Hak Warga Negara

Kompasiana l 10 Agustus 2023 Indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terbaru dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencapai 81,9 persen. Survei yang menyasar 83 persen dari total populasi nasional dengan periode survei 1 — 8 Juli 2023 itu menjadikan sebagai raport “bagus” pemerintahan Jokowi ketimbang masa pemerintahan Jokowi di periode pertama. Bahkan […]

Butuh Konsistensi Terkait Dukungan Capres

BY FNN  Kamis, 10 Agustus 2023  Solo, FNN – Pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menyebut butuh konsistensi terkait dukungan capres oleh para relawan.  Menanggapi pertemuan antara relawan Bolone Mase dengan Prabowo Subianto di Solo semalam, Agus di sela Diskusi Hukum bertema Memperteguh Komitmen Penegakkan Hukum di Indonesia : Membedah Konstruksi Peraturan Presiden Nomor […]

Pengamat politik UNS sebut butuh konsistensi terkait dukungan capres

Solo – Antara l Kamis, 10 Agustus 2023 20:15 WIB Pengamat politik asal Univesitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto menyebut butuh konsistensi terkait dukungan capres oleh para relawan. Menanggapi pertemuan antara relawan Bolone Made dengan Prabowo Subianto di Solo semalam, Agus di sela Diskusi Hukum bertema “Memperteguh komitmen Penegakkan Hukum di Indonesia : Membedah […]

Diskusi Hukum: PP Nomor 28/2023 Berpotensi Kebiri Hak Warga Negara

Solo FBBNews.com l Agustus 10, 2023 Indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terbaru dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencapai 81,9 persen. Survei yang menyasar 83 persen dari total populasi nasional dengan periode survei 1 – 8 Juli 2023 itu menjadikan sebagai raport “bagus” pemerintahan Jokowi. Hanya saja, kemonceran era Jokowi tersebut juga […]

Pakar Hukum UNS Agus Riwanto: PP Nomor 28/2022 Wujud Pemerintah Berpihak Kepentingan Kapitalistik

Ronald Seger Prabowo l Jum’at, 11 Agustus 2023 SuaraSurakarta.id – Indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang terbaru dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencapai 81,9 persen. Survei yang menyasar 83 persen dari total populasi nasional dengan periode survei 1 – 8 Juli 2023 itu menjadikan sebagai raport ‘bagus’ pemerintahan Jokowi. Hanya saja, kemonceran era Jokowi tersebut juga menyisahkan […]

Seharusnya Pemerintah Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK

Faustinus Nua | Politik dan Hukum l Minggu 28 Mei 2023, 18:06 WIB PENGAMAT Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membentuk tim panitia seleksi (pansel) komisioner KPK. Pasalnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember 2023. “Ya sesuai dengan UU KPK seharusnya […]

Pemerintah Seharusnya Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK

Media Indonesia l 28 May 2023 Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto menyebut pemerintah seharusnya fokus membentuk tim panitia seleksi (pansel) komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember 2023. “Ya sesuai dengan UU KPK seharusnya 6 bukan sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir itu […]

Pakar UNS Beberkan Perppu Cipta Kerja Cegah Kekosongan Hukum Hadapi Resesi

tvonenews.com l Sabtu, 28 Januari 2023 – 02:45 WIBOleh : Reporter : Tim TvOne, Achyar Editor : Aqmarul Resesi akhir-akhir ini menjadi sebuah perbincangan publik. Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara di UNS, Agus Riewanto menyatakan bahwa keberadaan peraturan pemerintah Jakarta, tvOnenews.com – Resesi akhir-akhir ini menjadi sebuah perbincangan publik. Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara di UNS, […]

Apa Arti Penjara Seumur Hidup pada Tuntutan Hukuman Ferdy Sambo?

Penulis : Erwina Rachmi Puspapertiwi l Editor : Rendika Ferri Kurniawan l Kompas.com – 18/01/2023 KOMPAS.com – Tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup, Selasa (17/1/2023). Dilansir dari Kompas.com (18/1/2023), tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang karena dinilai terbukti secara meyakinkan melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 […]

Bisakah Tuntutan Hukuman Penjara Seumur Hidup Sambo “Disunat” Pakai KUHP Baru?

Penulis : Yefta Christopherus Asia Sanjaya l Editor : Rendika Ferri Kurniawan l Kompas.com – 19/01/2023 KOMPAS.com – Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan yang digelar Selasa (17/1/2023) di PN Jakarta Selatan. Tuntutan penjara seumur hidup diberikan lantaran JPU menilai Sambo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan […]

BPHN Kemenkum HAM: Parpol Bisa Bangun Koalisi Besar Untuk Perkuat Sistem Presidensial

Kamis, 6 April 2023 11:37 l Reporter : Merdeka Merdeka.com – Dinamika kontestasi politik pilpres 2024 sudah mulai terasa. Meski masih memiliki banyak waktu, beberapa partai politik sudah mulai membangun koalisi. Diskursus terakhir yang berkembang beberapa partai mulai menjajaki untuk membentuk ‘koalisi besar’. Mencermati dinamika dan konfigurasi politik yang berkembang, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM […]

Hakim PN Jakpus Dinilai Bisa Dipidana karena Dianggap Gagalkan Pemilu

CNN Indonesia l Kamis, 09 Mar 2023 Jakarta, CNN Indonesia — Pengamat hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dapat dijatuhi sanksi karena putusan mereka memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024.Menurut Agus, putusan yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) itu bisa dianggap upaya menggagalkan […]

Klarifikasi Denny Indrayana Dinilai Makin Buat Rumit, Pengamat: Sebut Sumbernya dari Mana, Clear

Selasa, 30 Mei 2023 11:29 WIB Penulis: Wahyu Gilang Putranto l Editor: Pravitro Retno Widyastuti  TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto, menilai klarifikasi Denny Indrayana terkait tudingan pembocoran rahasia negara malah membuat persoalan semakin rumit. Menurut Agus, Denny Indrayana semestinya tinggal menyebut siapa sumber informasi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengetok palu […]

Kick Off GLSP 2023 di Solo: Kerja Sama KPI dan Kampus Sebagai Amplifier Hadirnya Publik Kritis Pada Konten Media

Ditulis oleh IRA l Ditayangkan: 28 Januari 2023 Solo – Media dan publik memiliki hubungan interdependensi yang menunjukkan keduanya saling membutuhkan. Publik membutuhkan media sebagai sumber informasi dan hiburan. Demikian pula sebaliknya, media membutuhkan publik sebagai khalayaknya. Jika memahami relasi interdependensi pada keduanya, selayaknya publik juga paham akan haknya dalam melakukan kritisi terhadap konten media.  Kegiatan literasi yang […]

PPID Kab. Sragen Gelar Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan

admin l 20 Maret 2023 SRAGEN – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sragen gelar Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Sragen Tahun 2023, di Ruang Oproom Setda Sragen, Senin (20/03/2023). Kegiatan dilaksanakan untuk optimalisasi serta langkah sinergi PPID Utama dengan PPID pelaksana. Kegiatan dihadiri oleh 30 peserta undangan dengan menghadirkan beberapa narasumber, […]

Akademisi Hukum UNS Agus Riwanto Tanggapi Perdebatan Relasi Parpol & Capres: Punya Relasi yang Erat

Penulis: Muhammad Sholekan | Editor: Catur waskito Edy l Sabtu, 14 Januari 2023 18:53 TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Akademisi Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto tanggapi perdebatan relasi partai politik (parpol) pengusung dan calon presiden (capres). Pernyataan itu disampaikan sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait relasi antara parpol pengusung dengan capres. […]

Perppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

Penulis: Muhammad Zulfikar l Editor: Wahyu Aji l Jumat, 27 Januari 2023 22:28 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citpa Kerja (Perppu Ciptaker) mencuat akhir-akhir ini.  Pakar hukum tata negara di UNS Agus Riewanto menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yang berarti sebatas hanya […]

Bertemu Gibran, Pengamat: Anies Baswedan Lebih Diuntungkan

Triawati Prihatsari • 15 November 2022 20:52 Solo: Pengamat politik menilai Anies Baswedan lebih banyak memperoleh keuntungan dari pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka, Selasa pagi, 15 November 2022. Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari UNS, Agus Riewanto. “Dilihat dari pertemuan dua tokoh politik dalam satu perjamuan atau pertemuan tidak ada yang tidak bersifat politis ya. Jadi pasti dugaan […]

Sanksi Ganjar dan Rudy Dinilai Skenario PDI Perjuangan Raih Simpati Publik

Triawati Prihatsari • 29 Oktober 2022 18:00 Solo: Pengamat politik menilai PDI Perjuangan tengah memainkan skenario meraih simpati publik kepada tokoh partai yang menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung calon presiden. Hal itu terkait dengan pemberian sanksi kepada Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo beberapa waktu lalu. “Yang menyatakan kesiapan nyapres kan Pak Ganjar, yang mendukung Pak […]

Perppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

Jumat, 27 Januari 2023 22:28 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencuat akhir-akhir ini.  Pakar hukum tata negara di UNS Agus Riewanto menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyatakan UU Cipta Kerja  inkonstitusional bersyarat yang berarti sebatas hanya cara pembuatannya saja perlu diperbaiki namun […]

SIARAN PERS : BPHN : PERLU JALAN TENGAH ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PEMILU YANG ADA

 Oleh Humas BPHN 7 Februari 2023 Diskursus publik tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup masih menyisakan perdebatan di ruang publik. Dalam kajian BPHN, baik sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Itu sebabnya perlu pemikiran sintesis sebagai jalan tengahnya dengan cara memadukan kelebihan masingmasing sistem. Jadi kelebihan-kelebihan yang ada pada […]

Bagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas? Berikut Tanggapan Pakar Hukum UNS

by HUMAS UNS | Feb 2, 2023 18:27 | Berita Terkini UNS — Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin berkembang cepat terlebih di era digitalisasi ini. Tentu perkembangan teknologi ini pun membawa dampak positif dan negatif dalam segala aspek. Tak terkecuali pada aspek penyiaran. Dahulu informasi yang hanya bisa kita peroleh melalui televisi, radio, atau media cetak. Saat ini bisa […]

Perppu Ciptaker Dinilai Solusi agar Tak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbikan pada 30 Desember 2022 memicu polemik di masyarakat. Sebab, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas […]

Perppu Ciptaker Solusi Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan

Hendro D Situmorang / YUDSelasa, 31 Januari 2023 | 07:43 WIB Jakarta, Beritasatu.com – Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencuat akhir-akhir ini. Pakar hukum tata negara UNS, Agus Riewanto menyatakan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat yang berarti sebatas hanya cara pembuatannya saja […]

Kata Pakar Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

M SAHLAN | RABU, 04/01/2023 18:28 WIB Jakarta, Jurnas.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024. Sistem tersebut bisa menjawab kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka. Agus Riewanto menyoroti dua kelemahan sistem Pemilu Terbuka atau sistem berbasis caleg. […]